Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Rabu, 15 Juni 2016 - 16:06:28 WIB
RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dokumentasi & Informasi Hukum - Dibaca: 400 kali

Serang  - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Provinsi Banten Tahun 2016 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tangga 10 Mei 2016 bertempat di Hotel Arisu, Jl. Lingkar Selatan Km.2,7 Waringin Kurung - Serang Cilegon – Banten.

RAKORBIDKUM Provinsi Tersebut diikuti  oleh  perwakilan SKPD tingkat provinsi Banten dan kabupaten/kota khususnya yang terkait penanganannya di bidang hukum, instansi vertikal, serta Sekretariat Dewan Kabupaten dan Kota   sebanyak 70 (tujuh puluh) orang..

Dalam sambutannya Asisten Daerah Tata Praja Provinsi Banten, Bapak H.Anwar Mas’ud S.H.,M.Si mengatakan bahwa betapa pentingnya Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya melakukan pembatalan-pembatalan produk hukum daerah kabupaten/kota. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah diberikan kewenangan oleh Pasal 251 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 guna membatalkan perda di Kabupaten/Kota2, dengan demikian maka sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi diantara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemeritah Kabupaten / Kota perlu  senantiasa ditingkatkan dan dipertahankan soliditasnya.

Materi dalam Rapat Koordinasi Bidang Hukum Provinsi Banten disampaikan oleh para narasumber sebagai berikut ;

 

1. R.Gani,SH,MAP Kasubdit Wilayah II Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen OTDA Kemendagri  ( Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri No. 80 tahun 2015 dan tindak lanjut pelaksanaan direktif presiden tentang pembatalan 3000 Perda )

2. Asisten Daerah Tata Praja Setda Provinsi Banten : ( Harmonisasi Peraturan Daerah);

3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten: ( Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Banten).


Intisari materi dari ketiga narasumber tersebut meliputi ;

 

1.   Desentralisasi dalam koridor NKRI harus dimaknai bahwa kewenangan yang diletakkan pada daerah otonom sesuai strata pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota adalah dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyenggaraan pemerintah bukan dimaknai sebaliknya, pemerintah daerah berdaya saing dalam arti yang utuh adalah mengedepankan pembangunan-pembangunan yang berbasis kemasyarakatan dengan mengutamakan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar.

2.  Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab kita bersama, Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum dan Kementerian/Lembaga sebagai pembina teknis, pembina teknis sesuai amanat Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus segera menyiapkan “tools” sebagai acuan daerah diselaraskan dengan  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, sehingga kebijakan daerah yang ditetapkan dapat mempercepat lajunya pembangunan daerah, membuka ruang investasi dan pada akhirnya menunjang keberhasilan program-program Nawa Cita.

3.  Perda harus sesuai dengan kewenangan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat, karena perda akan berimplikasi pada anggaran daerah, untuk itu sinkronisasi peraturan perundang-undangan di daerah sesuai  direktif Presiden harus dibatalkan 3000 Perda yang dianggap menghambat biroktrasi dan perijinan investasi. Selain Perda, Presiden juga memerintahkan untuk segera dilakukan pembenahan terhadap 42.633 peraturan di tingkat pusat yang bermasalah dalam implementasinya dan saling tumpang tindih.

4.  Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya melakukan pembatalan-pembatalan produk hukum daerah kabupaten/kota. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah diberikan kewenangan oleh Pasal 251 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 guna membatalkan perda di Kabupaten/Kota.

5.  Evaluasi (dalam pengawasan produk hukum daerah) adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala Darah (Pekada) untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

6.   Pengertian klarifikasi Perda adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertetangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.