Jumat, 17 Juni 2016 - 11:02:13 WIB

JAKARTA - Dalam rangka pembangunan hukum nasional, diperlukan adanya suatu Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) yang jelas. GDSPHN merupakan sebuah desain komprehensif, yang menjadi pedoman bagi seluruh stake holders, yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional merupakan guide line komprehensif, yang menjadi titik fokus dan tujuan seluruh stake holder pembangunan hukum, yang mencakup desain struktur pembangunan hukum secara utuh.
Grand Design harus diawali dengan pemikiran paling mendasar, sebagai berikut :

a. Pembangunan hukum harus mencakup : Asas, Norma, Institusi, proses-proses dan penegakkannya dengan tanpa mengabaikan budaya hukum;
b. Dalam rangka harmonisasi hukum, diperlukan suatu mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistik;
c. Konsistensi pada hirarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi.
d. Pengabdian kepada kepentingan nasional sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan.
e. Grand design dilakukan persektor hukum.
Dalam rangka keadilan dan kepastian hukum, pembangunan hukum harus dilihat secara utuh, yang tidak terlepas dari sejarah. Di dunia ini, tidak ada negara yang langsung serta-merta memiliki infrastruktur hukum yang mapan dan demokratis, tanpa melalui proses perubahan yang panjang. Karena hukum adalah refleksi dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu koreksi, penyempurnaan dan perubahan orientasi hukum harus dilakukan dengan tetap memegang teguh asas dan kepastian hukum serta paradigma perubahan dan kenyataan adanya dimensi waktu dan kondisi yang sangat menentukan perkembangan hukum itu sendiri.

Berita Terkait

• PERCEPATAN PERMENDAGRI UNTUK BANK BANTEN
• KONDUSIFITAS SISTEM HUKUM
• PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• RAPERDA " PUK "
• 100 JUTA UNTUK NASKAH AKADEMIK