Jumat, 17 Juni 2016 - 11:23:04 WIB

PROVINSI BANTEN - Reformasi kontitusi yang telah berlangsung, melalui beberapa kali amandemen UUD 1945, membawa perubahan yang sangat besar, terhadap hukum nasional.
Perubahan tersebut, telah mengarahkan kepada cita-cita negara hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Amandemen tersebut, juga telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Hal tersebut bermakna pula, pertama, pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, kedua, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, ketiga, adanya jaminan-jaminan

hak asasi manusia, keempat, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan kelima, jaminan keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalagunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Satu hal yang perlu dicatat pula bahwa proses amandemen tersebut telah memungkinkan pula dilakukannya partisipasi publik dalam perdebatan-perdebatan tentang konstitusi, yang sebelumnya selama beberapa dasawarsa seolah ditabukan.

Berita Terkait

• LAW ENFORCEMENT
• PERATURAN KPU TEKAIT PILGUB 2017
• Grand Design SPHN
• PERCEPATAN PERMENDAGRI UNTUK BANK BANTEN
• KONDUSIFITAS SISTEM HUKUM