Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Senin, 27 Juni 2016 - 16:11:43 WIB
MONEV JDIH KOTA TANGERANG
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Monev Jdih Prov. Banten - Dibaca: 846 kali

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; merupakan landasan hukum untuk memacu dan mengembangkan JDIH ke arah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam Perpres tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)ditetapkan sebagai Pusat Jaringan dengan keanggotan Biro Hukum Kantor Menteri Koordinator, Kementerian Negara, Departemen, LPND, Biro Hukum Pemerintah Provinsi dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia serta Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (baca Hukum dan HAM).

Sedangkan fungsi JDIH sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tersebut adalah:

a.sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidan hukum;

b.untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;

c.untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi 1ainnya;

d.untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum

Memperhatikan fungsi JDIH yang diuraikan dalam Peraturan  Presiden tersebut maka kondisi JDIH yang hendak dicapai adalah dapat memberikan akses publik layanan informasi hukum dengan mudah, cepat, lengkap dan akurat bagi berbagai kalangan atau lapisan masyarakat.

 Organisasi JDIH Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.Pengelolaan JDIH Kota Tangerang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kota Tangerang sebagai  anggota JDIHN.

Sumber Daya Manusia pengelola JDIH Kota Tangerang terdiri dari :

a) Kepala Bagian Hukum 1 orang;

b) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum 1 orang;

c) Adminstrator Web dan Sistem Informasi Hukum 1 orang;

d) Petugas Pendokumentasian Produk Hukum 1 orang;

e) Petugas Pelayanan 1 orang.

Dokumen Hukum di kota Tangerang terdiri dari Peraturan Daerah Walikota Tangerang, Peraturan WaliKota Tangerang, Keputusan Walikota Tangerang. Terdapat 4 Peraturan Daerah kota Tangerang dan 31 Peraturan Walikota   yang telah diterbitkan pada tahun 2016

Pengelolaan JDIH Kota Tangerang dilakukan sebagai berikut :

a)  Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah yang diterima dicatat, yang mencangkup jenis peraturan, nomor peraturan,  tentang,  tanggal  penetapan,nomor Lembaran Daerah/Berita Daerah dan Status;

b) Himpunan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

    (HPPRI). Buku - buku HPPRI Dicatat kedalam buku register.

c)  Buku Literatur hukum

Koleksi Buku Litaratur hukum dilakukan pengadaan/pencetakanSesuai alokasi anggaran setiap tahunnya.

1. Penyimpanan

a) Produk Hukum Daerah

   Produk hukum daerah yang diterima disimpan dalam box-box Arsip dan dalam bentuk softcopy;

b) Buku Produk hukum daerah yang telah dicetak/digandakan Disimpan di lemari penyimpanan buku

2. Publikasi

Publikasi produk hukum daerah dilakukan melalui tayangan media cetak/koran   dan  melalui     Website    JDIH    Kota Tangerang Pada Semester ke dua tahun 2015 , Pemerintah Kota Tangerang telah mendapatkan Penghargaan /prestasi dari BPHN pusat sebagai juara ke 2 dalam Pengelolan Website /Jaringan Dokumentasi Hukum Tingkat Nasional Wilayah Barat.