Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Jumat, 03 September 2021 - 14:48:28 WIB
LAUNCHING E -PERDA
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dokumentasi & Informasi Hukum - Dibaca: 2 kali

Serang,- Biro Hukum Setda Provinsi Banten menerapkan Aplikasi rancangan E- Perda  yang merupakan sebuah inovasi DITJEN OTDA Kementerian Dalam Negeri RI  melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dalam  bentuk kegiatan Launching  Aplikasi E-Perda yang dilaksanakan di Aula Pendopo Gubernur Banten KP3B, serta  diresmikan langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Akmal Malik  pada tanggal 30 Maret 2021
Hadir dalam peresmian tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim Forkopimda Provinsi Banten Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Banten
Dalam sambutannya Dirjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik, M.Si mengatakan, bahwa aplikasi e-Perda diluncurkan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan adanya bentuk keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat serta mendorong terciptanya clean and good governance
Aplikasi E-Perda merupakan  aplikasi berbasis digital yang memudahkan Pemerintah Pusat dan  Daerah untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah
“E-Perda merupakan instrumen yang digunakan agar publik mengetahui proses penyusunan Perda hingga bisa berjalan lebih efektif cepat dan akuntabel dan memberikan ruang kepada media untuk melihat isi dari regulasi yang dibuat Perda baik provinsi maupun kabupaten/kota kata Akmal
Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim mengatakan saya sangat senang karena Provinsi Banten sebagai pilot project yang pertama kali mengaplikasikan e-Perda dalam proses fasilitasi perda kabupaten/kota dan Peraturan Bupati maupun Peraturan Walikota
Acara ini diikuti juga oleh seluruh Kepala Biro Hukum Provinsi se-Indonesia, dan Kabag Hukum Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui virtual