Berita
|
Selasa, 02 Februari 2016 - 15:49:33 WIB RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pemerintah Provinsi Banten mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi pelayanan kesehatan.Penyampaian Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut disampaikan Gubernur Banten Rano Karno ... Selengkapnya |
|
Selasa, 02 Februari 2016 - 15:41:56 WIB Peraturan Daerah Pondok Pesantren Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membutuhkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan pesantren dan para santri di ... Selengkapnya |
|
Selasa, 02 Februari 2016 - 12:54:27 WIB Peraturan Daerah Penyelenggaran Ketenagakerjaan SERANG – Sempat menjadi persoalan dalam dunia ketenagakerjaan di Provinsi Banten, Pemprov Banten akan mengatur tenaga kerja asing melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan ... Selengkapnya |
|
Rabu, 29 Juli 2015 - 15:21:24 WIB BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten Tahun 2015 yang diselenggaran di Hotel Cilegon City pada tanggal 16 Juni 2015 ... Selengkapnya |
|
Rabu, 29 Juli 2015 - 14:50:07 WIB RAKOR BIDANG HUKUM SE-PROVINSI BANTEN ... Selengkapnya |
|
Kamis, 18 Oktober 2012 - 11:58:51 WIB TAP MPR No. XX Tahun 1966 Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan ... Selengkapnya |
|
Rabu, 01 Agustus 2012 - 14:48:48 WIB TAP MPR No. III Tahun 2000 Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan ... Selengkapnya |
|
Rabu, 01 Agustus 2012 - 14:24:13 WIB Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah 1. UUD RI 1945 2. UU/Perpu 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. ... Selengkapnya |
|
Rabu, 01 Agustus 2012 - 14:18:15 WIB UURI 12 TAHUN 2011 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan ... Selengkapnya |
|
Kamis, 19 Juli 2012 - 21:40:43 WIB istilah hukum 1 1.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah : pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan ... Selengkapnya |
|
Rabu, 18 Juli 2012 - 11:15:25 WIB TERMS OF LAW 2 5.Peraturan Pemerintah adalah : Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 6. Peraturan Presiden adalah: Peraturan Perundangundangan yang ... Selengkapnya |
|
Rabu, 18 Juli 2012 - 11:13:26 WIB PROLEGDA 9.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah : instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 10. Program Legislasi ... Selengkapnya |