• birohukum@bantenprov.go.id

Peraturan Pusat

 dilihat 7,286 kali  2 November 2020
No. 41 dari 116 Tidak Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pusat

 dilihat 2,302 kali  14 April 2020
No. 42 dari 116 Berlaku

Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Peraturan Pusat

 dilihat 5,018 kali  3 Mei 2024
No. 43 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen

Peraturan Pusat

 dilihat 6,112 kali  3 Mei 2024
No. 44 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Peraturan Pusat

 dilihat 6,477 kali  27 Maret 1989
No. 45 dari 116 Tidak Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pusat

 dilihat 6,974 kali  3 Mei 2024
No. 46 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)

Peraturan Pusat

 dilihat 6,597 kali  9 Januari 2014
No. 47 dari 116 Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Pusat

 dilihat 5,486 kali  2 Februari 2016
No. 48 dari 116 Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kota Cilegon Provinsi Banten

Peraturan Pusat

 dilihat 5,577 kali  3 Mei 2024
No. 49 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Peraturan Pusat

 dilihat 6,829 kali  3 Mei 2024
No. 50 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Pusat

 Reset
JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Tautan

Hubungi Kami

  • Biro Hukum Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Curug, Kota Serang.
  • birohukum@bantenprov.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total

JDIH Provinsi Banten 2024