• birohukum@bantenprov.go.id

Peraturan Pusat

 dilihat 4,597 kali  3 Mei 2024
No. 71 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh)

Peraturan Pusat

 dilihat 2,086 kali  26 Januari 2023
No. 72 dari 116 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama

Peraturan Pusat

 dilihat 5,481 kali  27 Desember 2012
No. 73 dari 116 Berlaku

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten

Peraturan Pusat

 dilihat 6,509 kali  3 Mei 2024
No. 74 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Peraturan Pusat

 dilihat 6,650 kali  3 Mei 2024
No. 75 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik

Peraturan Pusat

 dilihat 5,446 kali  19 Oktober 2005
No. 76 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Peraturan Pusat

 dilihat 4,331 kali  3 Mei 2024
No. 77 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusu

Peraturan Pusat

 dilihat 5,374 kali  3 Mei 2024
No. 78 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pusat

 dilihat 6,481 kali  3 Mei 2024
No. 79 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Peraturan Pusat

 dilihat 5,524 kali  3 Mei 2024
No. 80 dari 116 Berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Pusat

 Reset
JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Tautan

Hubungi Kami

  • Biro Hukum Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Curug, Kota Serang.
  • birohukum@bantenprov.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total

JDIH Provinsi Banten 2024