• birohukum@bantenprov.go.id
  • +62 822-9889-9098
Perpustakaan

Hadi Prawoto Mewakili Gubernur Membuka Workshop Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha dalam Pembentukan Produk Hukum

Hadi Prawoto Mewakili Gubernur Membuka Workshop Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha dalam Pembentukan Produk Hukum

  • Administrator
  • 27 November 2025 10:45:13

Serang, 27 November 2025. Hadi Prawoto Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten hadir mewakili Gubernur membuka workshop Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha dalam pembentukan produk hukum, kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Pemerintah Provinsi Banten dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Workshop ini dihadiri Gubernur Banten yang diwaliki oleh Plt. Kepala Biro Hukum, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI , Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 3 Bandung, Kepala Kantor Wilayah Hukum Banten, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, serta tamu undangan dari Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dan Bagian Hukum se-Provinsi Banten.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1.      Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat: Memastikan produk hukum yang dirancang tidak memberikan keuntungan pada pelaku usaha tertentu yang memiliki posisi dominan atau menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak adil.

2.      Mendorong efisiensi pasar: Menganalisis apakah produk hukum baru akan mendorong pelaku usaha untuk lebih efisien agar dapat bersaing secara sehat.

3.      Menciptakan kesejahteraan masyarakat: Memastikan produk hukum memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di mana harga dan kualitas barang/jasa ditentukan oleh kekuatan pasar yang kompetitif, bukan oleh praktik yang membatasi.

4.      Menjamin kepastian hukum: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada semua pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

5.      Meminimalkan kerugian: Melakukan pencegahan sedini mungkin untuk meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan baru terhadap masyarakat dan pelaku usaha.