Kunjungan Bagian Hukum Kota Tangerang Selatan Perihal Propemperda Tahun Anggaran 2024
Kabag Peruuan menerima koordinasi Kabag Hukum Kota Tangerang Selatan bersama jajarannya, dalam lawatan ini sekaligus memperkenalkan diri sebagai kabag hukum yang baru di lantik satu bulan yg lalu. koordinasi ini untuk terjalin sinergitas Provinsi dan Kota Tangsel, Kabag Peruuan Akhmad Syaefullah, didampingi ibu sarbinawati,...
Pj Gubernur Al Muktabar Dampingi Wapres Ma'ruf Amin Kick Off Tanara Clean Up
Pj Gubernur Al Muktabar Dampingi Wapres Ma'ruf Amin Kick Off Tanara Clean Up
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendampingi Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dalam acara Kick Off Tanara Clean Up, Minggu (14/1/2024). Dalam kegiatan itu juga dilakukan penanaman pohon secara serentak dan pelepasan tim susur Sungai Cidurian.
Kegiatan pena...
Pj Gubernur Al Muktabar Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Pj Gubernur Al Muktabar Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengukuhkan Suyarsih Fifi Herwati sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang pada Jumat (12/1/2024). Perwakilan BPKP sebagai penguatan...
Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pendelegasian Wewenang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinah Provinsi Banten
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pendelegasian Wewenang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinah Provinsi Banten, bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
_1705093771.jpg)
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Indeks reformasi Hukum (IRH)
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Indeks reformasi Hukum (IRH) serta meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten melakuka Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Penilaian IRH Tiga terbawah yaitu Pemerintah Kota Serang, Cilegon dan Kabupaten Pandeglang.
_1705093510.jpg)
Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras
Biro Hukum Setda Banten mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras.
melihat dari perspektif Naskah Akademik (NA) tidak ada mengarah ke Nol Persen untuk minuman beralkohol, NA ini hanya menyoroti ke pengendalian dan pengawasan dalam artian membolehkan ada minuman bera...
Mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Mencari Produk Hukum Di web site JDIH Provinsi Banten
untuk mencari referensi hukum yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membuka webside JDIH Provinsi Banten. Keberadaan JDIH mulai disosialisasikan kepada civitas akademis, dan sebagai bentuk kerjasama untuk saling melengkapi, seperti ...
Rapat Fasilitasi Raperda Kabupaten Lebak tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung
Rapat Fasilitasi Raperda Perdana dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2024 di Aula Setda Provinsi Banten. Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Akhmad Syaefullah. Mengundang Lina AD Wulansari, Analis Kebijakan Ahli Muda, Biro Perekonomian dan Pemban...
Hari Ke Tiga : Praktik Bimtek Hybrid Penyusunanan Legal Drafter Angkatan 2 Tahun 2024
Peserta bimtek hybrid angkatan 2 melakukan praktik penyusunanan draf Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang akan diajukan di tahun 2024 dan mendapatkan bimbingan teknis dari perancang perundang-undangan serta Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat bertempat di ruang rapat Biro Hukum. Serang, 10 Januari 2024.
Hari Ke Dua : Praktik Bimtek Hybrid Penyusunanan Legal Drafter Angkatan 2 Tahun 2024
Peserta bimtek hybrid angkatan 2 melakukan praktik penyusunanan draf Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang akan diajukan di tahun 2024 di ruang rapat Biro Hukum. Serang, 9 Januari 2024.