Fasilitasi Raperda Kota serang
Biro Hukum melaksanakan pembahasan fasilitasi terhadap Raperda Kota Serang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tanggal 7 Februari 2024 di Aula Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.Hadir dalam rapat Pemda Kota serang, Asda 1, Kepal...
Kunjungan Kerja Ke Bagian Hukum Kabupaten Serang
Kunjungan Biro Hukum Provinsi Banten ke Bagian Hukum Kabupaten Serang dalam rangka pembinaan dan koordinasi pengelolaan JDIH yang dilaksanakan pada hari selasa, Tanggal 6 Februari 2024.
Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Serang Bapak Lalu Farhan dan Ibu Fava Fauziah selaku Pengelola JDIH Kabupaten Serang, serta 2...
Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah Pembentukan Perda Tahun 2023
Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh Provinsi mengisi indeks Kepatuhan Daerah (IKD) melalui e-perda. dalam rangka memenuhi hal tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten berkolaborasi dan bersinergi dengan Sekretariat Dewan Provinsi Banten untuk menyelesaikan atau mengupload dokumen terkait dengan pelaksanaan pembentukan Pera...
Biro Hukum Mengikuti Kegiatan Evaluasi Penyusunan Indek Reformasi Hukum (IRH)
Biro hukum menghadiri rapat evaluasi dan persiapan penyusunan Indek Reformasi Hukum Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten, rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Bapak Dodot Adikoeswanto, beserta Kadiv, dan kabid Hukum dan HAM,serta Perancang...
Biro Hukum menghadiri rapat evaluasi dan persiapan penyusunan Indek Reformasi Hukum Tahun 2024
Biro Hukum menghadiri rapat evaluasi dan persiapan penyusunan Indek Reformasi Hukum Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten, rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Bpk Dodot Adikoeswanto, beserta Kadiv, dan Kabid Hukum dan Kabid Hukum dan HAM, serta perancang Perundang...
Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten/Kota dan Organaisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024
*Judul*
Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten/Kota dan Organaisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024
*Redaksi*
Biro Hukum Provinsi Banten melakukan rapat koordinasi rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) Kabupaten/Kota dan Organaisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 pada Hari S...
Rapat Pembahasan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
Biro Hukum melakukan Rapat Pembahasan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat pada Hari Selasa, Tanggal 30 Januari 2024 bertempat di Aula Setda Provinsi Banten pukul 13.00 WIB.
Rapat dibuka oleh Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat D...
Pj Gubernur Al Muktabar: Pemprov Banten Dorong Percepatan Pembangunan Hunian Tetap Korban Banjir Lebak
Pj Gubernur Al Muktabar: Pemprov Banten Dorong Percepatan Pembangunan Huntap Korban Banjir Lebak
Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten mendorong percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) kepada ratusan pengungsi korban banjir yang melanda Kecamatan Cipanas dan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak beberapa tahun lalu...
Pj Sekda Virgojanti: Pemprov Banten Terus Berupaya Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok
Pj Sekda Virgojanti: Pemprov Banten Terus Berupaya Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian itu diikuti secara virtual bersama Tim Peng...
Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Tangerang
Biro Hukum melakukan rapat fasilitasi dua Rancangan Peraturan Walikota Tangerang. Pertama Rancangan Peraturan Walikota Tangerang tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran; Kedua Rancangan Peraturan Walikota Tangerang tentang Pengurangan Pokok Bea Perolehan Hak Atas Tana...