_1705388996.jpg)
Rapat Evaluasi Raperda Kabupaten Serang Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serang Tahun 2023 -2043
Biro Hukum pada tanggal 15 Januari 2024 melaksanakan rapat evaluasi Raperda Kab Serang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serang Tahun 2023 -2043. Dari unsur Pemerintah Provinsi Banten rapat dihadiri oleh Asda 1, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten serta Biro Hukum. Adapun dari Pihak Pemerintah Kabupaten Serang...
Kunjungan Bagian Hukum Kota Tangerang Selatan Perihal Propemperda Tahun Anggaran 2024
Kabag Peruuan menerima koordinasi Kabag Hukum Kota Tangerang Selatan bersama jajarannya, dalam lawatan ini sekaligus memperkenalkan diri sebagai kabag hukum yang baru di lantik satu bulan yg lalu. koordinasi ini untuk terjalin sinergitas Provinsi dan Kota Tangsel, Kabag Peruuan Akhmad Syaefullah, did...
Pj Gubernur Al Muktabar Dampingi Wapres Ma'ruf Amin Kick Off Tanara Clean Up
Pj Gubernur Al Muktabar Dampingi Wapres Ma'ruf Amin Kick Off Tanara Clean Up
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendampingi Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dalam acara Kick Off Tanara Clean Up, Minggu (14/1/2024). Dalam kegiatan itu juga d...
Pj Gubernur Al Muktabar Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Pj Gubernur Al Muktabar Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengukuhkan Suyarsih Fifi Herwati sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten di Pendopo Gub...
Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pendelegasian Wewenang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinah Provinsi Banten
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pendelegasian Wewenang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinah Provinsi Banten, bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
_1705093771.jpg)
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Indeks reformasi Hukum (IRH)
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Indeks reformasi Hukum (IRH) serta meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten melakuka Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Penilaian IRH Tiga terbawah yaitu Pemerintah Kota Serang, Cilegon dan Kabupaten Pan...
_1705093510.jpg)
Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras
Biro Hukum Setda Banten mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras.
melihat dari perspektif Naskah Akademik (NA) tidak ada mengarah ke Nol Persen untuk minuman beralkohol, NA ini ha...
Mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membuka webside JDIH Provinsi Banten
untuk mencari referensi hukum yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membuka webside JDIH Provinsi Banten. Keberadaan JDIH mulai disosialisasikan kepada civitas akademis, dan sebagai bentuk kerja...
Hari Ke Tiga : Praktik Bimtek Hybrid Penyusunanan Legal Drafter Angkatan 2 Tahun 2024
Peserta bimtek hybrid angkatan 2 melakukan praktik penyusunanan draf Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang akan diajukan di tahun 2024 dan mendapatkan bimbingan teknis dari perancang perundang-undangan serta Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat bertempat di ruang rapat Biro Hukum. Serang, 10 Januari 2024.
JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.