Rakor Persiapan Pengadaan ASN, Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Kebijakan Kita Ingin Penyelesaian Menyeluruh
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, pihaknya memiliki kebijakan ingin penyelesaian menyeluruh. Formula penyelesaian tetap memperhatikan aspek regulasi yang ada.
Hal itu diungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
“Pemerintah Provinsi Banten menyesuaikan apa yang telah dimuat dalam data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Karena regulasinya mengatur bahwa basis data itu apa yang telah ditetapkan oleh BKN. Kita mengacu pada ketentuan itu,” jelasnya.
“Tadi kita mengikuti apa yang menjadi arahan Bapak Menpan RB, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Bapak Menteri ATR/BPN. Untuk guru dan formasi-formasi lainnya, kita tentu menyesuaikan regulasi-regulasi yang telah tetapkan,” tambah Al Muktabar.
Dikatakan, untuk tenaga non-ASN prinsipnya pada tahun 2024 harus sudah selesai. Dirinya juga berharap adanya dukungan pembiayaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Pusat. Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan atas formasi dan ketentuan dalam rangka penggajiannya.
“Kemudian kita mempersiapkan teknis-teknis berikutnya. Nanti kita proses sesuai dengan arahan dari Menpan RB, proses seleksi BKN yang mempersiapkannya. Kita akan mematuhi ketentuan yang diatur BKN,” jelas Al Muktabar.
“Kita telah ajukan secara menyeluruh termasuk administrasi. Untuk basis datanya adalah yang telah tercatat di BKN selama ini. Varian data base ini ada tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi, dan seterusnya. Sehingga kita dalam rangka itu tinggal menunggu saja bagaimana nanti dikeluarkan Menpan RB untuk bisa kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
Dalam jumpa pers, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas mengatakan, khusus rekrutmen ini difokuskan pada pelayanan dasar. Guru dan kesehatan menjadi prioritas.
“Yang kedua menyelesaikan tenaga non ASN yang menjadi PR. Ini yang akan kita selesaikan sampai Desember Tahun 2024, khususnya yang masuk data base BKN,” ungkapnya.
Dikatakan, untuk fresh graduate rekrutmen tahun ini sangat besar, lebih dari 600 ribu. Diperuntukkan untuk talenta-talenta digital di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk auditor-auditor, terutama untuk penguatan APIP di daerah. Sehingga target ke depan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dapat ditingkatkan seiring dengan banyaknya talenta auditor yang disiapkan.
Azwar Anas juga menjelaskan, untuk data guru, sumber data yang diambil dari Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk kesehatan, sumber data yang diambil dari Kementerian Kesehatan.
“Oleh karena itu, jika ada usulan formasi yang tidak sesuai antara yang diusulkan dan formasi yang disiapkan, yang guru kami persilakan langsung ke Kementerian Pendidikan, yang kesehatan langsung ke Kementerian Kesehatan,” ungkap Azwar Anas.
“Tahun ini kami tidak memenuhi usulan-usulan yang ke depan tenaganya itu akan terdisrupsi oleh teknologi. Misalnya tenaga teknis,” tambahnya.
Sumber Berita : Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten
Press Release No. 480/180-RLS.ADPIMPRO/III/2024
JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.
_1763608107.jpg)
