Biro Hukum menghadiri rapat persiapan penilaian IKD (Indek Kepatuhan Daerah) Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 bertempat di Hotel Acacia Jakarta.
Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Plh. Direktur PHD Kemendagri, peserta dari Biro Hukum seluruh Indonesia, dengan narasumber :
1. Plt. Sekretaris BSKDN Kemendagri;
2. Ibu Alen dari Bappenas yàng hadir lewat zoom;
3. Dr. Auliya Khasanofa, SH, MH dari akademisi.
dalam kesempatan ini Plh. Direktur PHD menyampaikan bahwa kemendagri akan melakukan evaluasi per indikator dan juga persiapan untuk penilaian IKD Tahun 2024.
- nilai indikatif ada 2 yaitu dari aspek formil (eviden) dan dari substansi atau materi, dijadikan satu menjadi nilai akhir IKD.
- nilai akhir IKD tahun 2023 akan resmi dirilis sekitar bulan maret-april 2024 bertepatan dengan hari otonomi daerah
- nilai indikatif akan dibahas bersama dengan tim ahli dari BSKDN baru nilainya diumumkan
- akan dipilih 3 besar Provinsi dengan nilai IKD tertinggi untuk mendapatkan insentif inovasi daerah
- tahun 2024 Biro Hukum akan mendapatkan dana dekon untuk penilaian IKD Kabupaten/Kota
- IKD sangat penting karena menjadi IKU Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 untuk berkelanjutan pembangunan nasional.
JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.
_1763608107.jpg)
