Rapat Audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten
Rapat Audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten diselenggarakan pada Hari Jum’at, Tanggal 17 Mei Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Pada Jam 08.00 s.d Selesai.
Hadir dalam rapat ini Plt. Asisten Perekonomian Dan Pembanguan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Provinsi Banten, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, dan Kepala Bidang pada Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa dan rapat dibuka oleh Rapat dibuka oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Terdapat beberapa hal yang dibahas yakni Kekayaan Intelektual terhadap Indikasi geografis,
Penyampaian hak cipta dan merk, Paralegal justice, dan Desa Sadar Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten memaparkan bahwa Provinsi Banten mempunyai banyak Kekayaan yang belum di Hak Ciptakan. Provinsi Banten baru satu untuk Rambutan Parakan yang ada di Kabupaten Tangerang, dan akan ada penyerahan sertifikat Indikasi Geografis tanggal 22 Mei 2024. selain itu, ada juga mengenai Hak Cipta. Ada karya dari Lapas dan Untirta dan Paten akan diserahkan pada Universitas Swiss German di BSD. Serta mendorong Talas Beneng dan Kopi Puhun untuk di Hak Patenkan.
Mengenai Desa Sadar Hukum Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten berharap agar Pj Gubernur dapat meresmikan 51 Desa Sadar Hukum yang sudah diresmikan.
Selanjutnya, Mengenai Paralegal Justice Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten menginformasikan bahwa Setelah seleksi terdapat 4 kepala Desa yang lulus, Setelah itu akan diadakan pendidikan dan pelatihan di BPSDM Kemenkumham dan Dari 5 Kepala Desa ada 4 yang lulus.
#Mampir_geh
JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.
_1763608107.jpg)
