Hari ini telah diselenggarakan Rapat evaluasi Propemperda dan propemperkada Perangkat Daerah Provinsi Banten. Acara dipandu oleh Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Provinsi Banten Ahkmad Syaefullah, S.H. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui rencana penyusunan Perda dan Perkada dalam satu tahun anggaran yang berisi konsepsi Raperda/Raperkada berdasarkan skala prioritas.
Hadir sebagai narasumber Asda I yang mengarahkan bahwa ada tiga hal yang fundamental, 1. Dipastikan bahwa produk hukum ada kesesuain dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya; 2. Produk hukum yang baik adalah yang implementatif; 3. Bahwa produk hukum harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas, dengan memperhatitan legal drafting dan sistematika penulisan serta dapat dilaksanakan dan hadir secara zoom Plh. Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri dan Plh. Kepala Biro Kemendagri secara daring. Juga hadir dalam rapat ini sejumlah Perangkat Daerah Provinsi Banten.
Dalam pembahasan evaluasi dan tindaklanjut Propemperda dan Propemperkada dihasilkan manasaja Perangkat Daerah yang siap merealisasikan sesuai jadwal yang masih perlu pembahasan dan yang masih menunggu alokasi anggaran untuk dibahas.
Selanjutnya Biro Hukum akan menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Sekda sebagai tindak lanjut dari pembabasan rapat evaluasi tersebut.
JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.
_1763608107.jpg)
