Rapat Koordinasi Teknis Harmonisasi, Fasilitasi dan Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah
Rapat Koordinasi ini diselenggarakan selama 3 hari di Bandung dan dibuka oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri selaku Pj Walikota Bekasi, dalam sambutannya Pj Walikota Bekasi menekankan pentingnya Pusat dan Daerah memiliki kesamaan pandangan dan persepsi. adanya inkonsisten, kurang konsistensi peraturan baik yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri maupun instansi lainnya. salah satu yang disinggung yaitu adanya proses persetujuan penandatanganan Produk Hukum daerah di era Penjabat Kepala Daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023.
dalam Rapat Koordinasi ini membahas isu-isu penting dan dinamika penyusunan Produk Hukum, dengan narasumber yg kompeten, yaitu dari MenpanRB membahas pokok materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Kepala Biro Hukum Korpri, Pakar Hukum Tata Negara (Dr. M. Rully Yandi) dan Pj Bupati Sumedang.
Rapat Koordinasi ini, menghasilkan berbagai rekomendasi sebagai bahan kebijakan lebih lanjut dan diharapkan adanya perbaikan dalam mengimplementasikan peran dalam Harmonisasi, Fasilitasi, dan Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas.
JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.
_1763608107.jpg)
